logo pengadilan negeri purwakarta website ramah difable

Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra)

Dengan kondisi lingkungan peradilan saat ini sebagai penegak supremasi hukum yang mendapat sorotan dari berbagai pihak dan dengan beralihnya pandangan terhadap para pelaku birokrasi pelayanan masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dilingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta, yaitu meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Didalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Purwakarta masih ada permasalahan yang dihadapi diantaranya :

  • Permasalahan yang menyangkut perkara yaitu  :
  1. Masalah pengiriman berkas Banding maupun Kasasi selalu terlambat dikarenakan menunggu relas pemberitahuan para pihak melalui delegasi ke PN luar kota.
  2. Masalah pembuatan register pra peradilan, barang bukti, permohonan peninjauan kembali (PK) dan register grasi ada kendala karena yang biasanya register tersebut dikirim ternyata tahun-tahun terakhir ini tidak dikirim ke PN Purwakarta.
  3. Kurangnya ruangan untuk ruangan khusus bagi masyarakat pencari keadilan yang akan mengadukan persoalan yang berkaitan dengan putusan maupun proses perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana diisyaratkan dalam SK. KMA.No.076/KMA/SK/VI/2009.
  4. Kurangnya tenaga staf yang berstatus PNS dimasing-masing kepaniteraan yang mana dirasakan juga menghambat untuk proses penanganan perkara.
  • Permasalahan yang menyangkut sarana dan prasarana kantor yaitu  :
  1. Ruangan sidang yang sempit dan tidak memadai, juga belum seluruhnya terpasang audio/pengeras suara .
  2. Infrastruktur untuk jaringan listrik dengan daya/beban yang sedikit harus ada penambahan daya karena daya yang tersedia tidak mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan fasilitas yang ada diseluruh ruangan kantor.
  3. Belum terpenuhinya sarana komputerisasi untuk Panitera Pengganti yang ideal yaitu dengan perhitungan 1 (satu) unit computer untuk 1 (satu) orang Panitera Pengganti.
  4. Belum tersedianya tempat penyimpanan barang bukti dan gudang logistic yang baik.

Untuk upaya memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas pokok dari lembaga peradilan umum untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan, maka diperlukan kebijakan sebagai berikut :

1.      Peningkatan efisiensi dan pengawasan.

2.      Peningkatan kesadaran hukum dan pelayanan hukum.

3.      Peningkatan sumber daya manusia.

4.      Peningkatan sarana dan prasarana.

Adapun bentuk kongkret dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

  1. Menyelenggarakan urusan kepegawaian secara tepat dan akurat dengan Peningkatan SDM, Pelaksanaan tugas pelayanan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai dengan kegiatan :
  1. Mengusulkan penambahan pegawai untuk Gol.I dan Gol.II.
  2. Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat struktural dan/atau fungsional.
  3. Mengadakan rapat dinas untuik melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural/fungsional dan pegawai secara berkala.
  4. Membuat DUK  pegawai.
  5. Membuat DP3 pegawai.
  6. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai.
  7. Menerbitkan SK kenaikan gaji berkala pegawai
  8. Menerbitkan surat pernyataan (SPMT & SPMJ) pejabat struktural/fungsional.
  9. Menerbitkan dan mengusulkan izin cuti pegawai.
  10. Melakukan penertiban dan pemeliharaan file pegawasi.
  11. Mengolah, membuat dan mengirimkan laporan tahunan kepegawaian.
  12. Membuat surat-suirat Keputusan Ketua.
  13. Membuat Daftar KP.4.
  14. Membuiat daftar hadir dan absensi Pegawai
  15. Membuat usulan nominatif
    2.   Menyelenggarakan urusan umum dengan meningkatkan penyelenggaraan tata persuratan, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan secara baik dan benar dengan kegiatan :
  1. Penyelenggaraan Arsip dinamis.
  2. Mengelola tata persuratan, baik surat masuk atau keluar.
  3. Mengadakan perlengkapan kantor, dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
  4. Mengadakan dan menatausahakan keperluan rumah tangga kantor, dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya.
  5. Mengusulkan penghapusan barang inventaris kantor, yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan surat tertanggal 22 Juni 2009 Nomor:W11.U7.UM.02.02-588/VI/2009, tinggal menunggu persetujuan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
  6. Mencatat inventaris barang milik kekayaan Negara dalam buku induk DIR, KIB dan DIL, dilaksanakan sesuai dengan aplikasi data BMN yang ada.
  7. Mengusulkan surat izin keputusan penghunian rumah dinas.untuk Hakim dan Pansek.
  8. Memelihara gedung kantor dan infra struktur, yang dilaksanakan secara rutinitas sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia.
  9. Memelihara kendaraan bermotor, yang diserahkan perawatannya kepada masing-masing pemegang kendaraan bermotor dengan anggaran yang tersedia.
  10. Melaksanakan laporan perlengkapan secara berkala.tiap satu semester.
  11. Memelihara perlengkapan kantor lainnya.

   3. Menyelenggarakan anggaran yang efektif dengan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan secara tertib dengan kegiatan :

  1. Membuat dan menyusun RKA-KL.
  2. Penata usahaan pembukuan.
  3. Penyusunan laporan yang akurat.
  4. Pertanggung jawaban keuangan.

    4. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat struktural dan fungsional maupun pegawai dengan kegiatan :

  1. Pengawasan secara berjenjang/pengawasan melekat dilaksanakan oleh atasan langsung masing-masing.
  2. Rapat rutin setiap bulan.    

    5.  Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian perkara.